| 1.1 Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan tata ruang kabupaten |
Luas kawasan hutan |
KPH |
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) |
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten |
Perlindungan hutan permanen
|
Perlindungan ekosistem alami
|
Persentase area lanskap dengan hak kepemilikan lahan yang jelas dan dapat diakses oleh publik
|
Tata kelola hutan dan lahan yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan |
| 1.1 Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan tata ruang kabupaten |
Luas tutupan hutan |
KPH |
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) |
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten |
Perlindungan hutan permanen
|
Perlindungan ekosistem alami
|
Konversi ekosistem alami menjadi penggunaan lahan lain, didisagregasi berdasarkan tipe tutupan lahan
|
Tata kelola hutan dan lahan yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan |
| 1.1 Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan tata ruang kabupaten |
Luas HCV/HCS |
DLH |
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) |
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten |
Perlindungan area yang penting untuk layanan ekologi
|
Perlindungan habitat keanekaragaman hayati
|
Tidak ada
|
Tata kelola hutan dan lahan yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan |
| 1.1 Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan tata ruang kabupaten |
Luas alokasi lahan untuk tanaman kakao |
Distan |
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) |
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi yang diterbitkan |
Tidak ada
|
Adopsi dan penegakan rencana tata guna lahan
|
Tidak ada
|
Pengelolaan hutan dan pemanfaatan ruang yang mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan |
| 1.1 Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan tata ruang kabupaten |
Persentase luas kakao yang sesuai dengan alokasi lahan |
DPUTRPKP2 |
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) |
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi yang diterbitkan |
Tidak ada
|
Adopsi dan penegakan rencana tata guna lahan
|
Tidak ada
|
Pengelolaan hutan dan pemanfaatan ruang yang mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan |
| 1.1 Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan tata ruang kabupaten |
Persentase luas kakao yang berada pada area perhutanan sosial |
KPH |
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) |
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi yang diterbitkan |
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Tidak ada |
| 1.2 Alokasi peremajaaan lahan kakao |
Persentase luas kakao umur produktif |
Distan |
Tidak ada |
Tidak ada |
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Tidak ada |
| 1.2 Alokasi peremajaaan lahan kakao |
Luas indikatif lahan peremajaan kakao (untuk tanaman tua dan rusak) |
Distan |
Tidak ada |
Produksi sektor perkebunan |
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Pengelolaan hutan dan pemanfaatan ruang yang mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan |
| 1.2 Alokasi peremajaaan lahan kakao |
Jumlah pendampingan yang diberikan kepada petani untuk peningkatan efektivitas peremajaan kakao |
Distan |
Tidak ada |
Tidak ada |
Dukungan untuk petani
|
Tidak ada
|
Tidak ada
|
Peran aktif petani/pekebun dalam mendukung pengembangan rantai pasok komoditas strategis kabupaten yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan |
| 1.3 Perluasan terbatas kebun kakao |
Persentase penanaman kakao pada area baru dengan kemiringan di atas 25% dengan tingkat kesesuaian lahan S1-S3 |
Distan |
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) |
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten |
Perlindungan area dengan kepentingan jasa lingkungan
|
Perlindungan ekosistem alami
|
Konversi ekosistem alami menjadi penggunaan lahan lain, didisagregasi berdasarkan tipe tutupan lahan
|
Tata kelola hutan dan lahan yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan |